Debat Cawapres dan Peran Kampus ditengah Cerahnya Prospek Industri Halal Sumbar

Pada debat cawapres Jumat malam 22 Desember 2023, ada istilah yang menjadi viral yaitu istilah SGIE. SGIE merupakan singkatan dari State of the Global Islamic Economy. Ini adalah sebuah laporan tahunan mengenai ekonomi halal dunia yang disusun dan dipublikasikan oleh Dinar Standard. Dinar Standard adalah lembaga kajian internasional yang fokus pada ekonomi Islam global termasuk di dalamnya perdagangan halal. Lembaga ini mengkaji pencatatan dalam pemeringkatan ekspor produk halal dalam laporan yang rutin dikeluarkan setiap tahun.

Dari polemik dan viralnya istilah ini, nampaknya kedepan di Indonesia khususnya, industri halal merupakan sektor yang memiliki prospek yang sangat cerah. Setiap paslon nampak tak bisa lepas dari program mengembangkan ekonomi dan bisnis syariah serta industri halal. Industri halal sendiri adalah sektor yang lagi tumbuh pesat di dunia. Pemerintah memang perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing industri halal termasuk didalamnya ekonomi dan bisnis syariah. Industri halal sendiri memiliki posisi penting karena besarnya potensinya bagi Indonesia. UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal telah diterbitkan. Pemerintah telah mengembangkan industri halal, ekonomi dan bisnis syariah, antara lain dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), di daerah ada Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).

Kampus di Sumbar, seperti UNP, UNAND, UIN, Yastis, juga telah terlibat dalam industri halal ini. Sebagai contoh, Pusat Kajian Halal Universitas Negeri Padang (UNP) telah melakukan MoU dan Perjanjian kerja sama dengan berbagai pihak, antara lain dengan BPJPH, KNEKS, dan Pemerintah Kamboja. Pada bulan September 2023, UNP melaui Halal Centernya ini juga telah menjadi tuan rumah Minangkabau Halal Festival. Festival ini dihadiri oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dan Sandiaga Salahuddin Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.

Kehadiran Wakil Presiden dan Menteri Sandiaga di Minangkabau Halal Festival menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk mengembangkan industri halal di Sumbar. Komitmen yang sama juga ditunjukkan oleh Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah yang telah membentuk Tim Percepatan Industri Halal di Sumbar. Sumatra Barat diakui paling memiliki potensi besar dalam industri halal. Provinsi ini memiliki penduduk mayoritas Muslim yang taat beragama dan budaya Minang yang kental dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menjadikan Sumatra Barat sebagai pasar yang potensial bagi produk-produk halal. Hal ini makin kuat dengan keluarnya UU No 17/2022 Tentang Sumatera Barat yang ber ABS SBK.

Perguruan Tinggi di Sumbar perlu memiliki Halal Center

Melihat demikian melajunya industri halal di skala global, nasional, dan lokal Sumbar sendiri, maka banyak Perguruan Tinggi yang ada juga harus ikut menjadi pelakunya. Perguruan tinggi memiliki sumber daya sehingga dapat terlibat dalam industri halal. Sumber daya tersebut antara lain tenaga ahli, fasilitas penelitian, dan jaringan lokal, nasional, dan internasional. Perguruan tinggi dapat berperan sebagai jembatan antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam pengembangan industri halal.

Pembentukan Halal Center di perguruan tinggi dapat menjadi salah satu upaya paling real untuk melembagakan peran perguruan tinggi dalam perannya di industri halal. Halal center dapat menjadi wadah bagi perguruan tinggi untuk melakukan penelitian, pengembangan, dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang halal. Halal center juga dapat menjadi pusat pelatihan auditor, penyelia, dan juru sembelih halal. Halal Center perguruan tinggi juga terlibat dalam pemeriksaan pada sertifikasi halal bagi pelaku usaha melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) bagi industri dan Lembaga Pendamping Proses Produl Halal (LP3H) untuk Usaha Mikro Kecil.